Archive for category: Bank Garansi

Penjaminan Kredit KOMERSIAL / UMUM

Adalah Penjaminan Kredit yang diberikan untuk jenis Modal Kerja dan Investasi seluruh sektor Ekonomi termasuk didalamnya Agribisnis, Jasa, Perdagangan baik Tunai maupun Non Tunai.

Benefit :

• Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi (UMKMK), membantu nasabah yang kekurangan agunan dalam mendapatkan pinjaman/pembiayaan dari Bank.
• Perbankan / Kreditur, memberikan jaminan kepastian ganti rugi jika pada saatnya nanti nasabah tak mampu menyelesaikan kewajiban.

Penjaminan Kredit MIKRO

Adalah Penjaminan Kredit yang diberikan Bank atau Kreditur untuk jenis pembiayaan sektor mikro sesuai ketentuan bank / kreditur

• Benefit :
  Usaha Mikro, yang tidak memiliki agunan atau kekurangan agunan dalam mendapatkan pembiayaan dari Bank.
• Perbankan / Kreditur, memberikan jaminan kepastian ganti rugi jika pada saatnya nanti Usaha Mikro tak mampu menyelesaikan kewajiban.

Penjaminan DISTRIBUSI

Adalah Penjaminan Distribusi Barang dari Pabrik sampai ke tangan Distributor / Subdistributor / Agen

Benefit :

• Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi (UMKMK), nasabah mendapatkan tambahan plafond tanpa harus menambah agunan.
• Perbankan / Kreditur, memberikan jaminan kepastian ganti rugi jika pada saatnya nanti nasabah gagal memenuhi kewajiban yang telah dipersyaratkan.

Penjaminan Kredit MULTIGUNA

Adalah Penjaminan Kredit yang diberikan Bank atau Kreditur untuk membiayai kebutuhan nasabah perorangan atau anggota Koppeg (Koperasi Pegawai) / Kopkar (Koperasi Karyawan) yang berpenghasilan tetap dengan resiko kredit macet dengan alas an kematian, PHK atau lainnya

Benefit :

• Nasabah Perorangan / Anggota Koppeg / Kopkar, Nasabah dapat memperoleh kredit dalam waktu relatif cepat dari perbankan dengan biaya transaksi murah dengan imbal jasa bertarif khusus.
• Perbankan / Kreditur, memberikan jaminan kepastian ganti rugi atas kredit macet nasabah dan penyelesaiannya dalam waktu singkat.

Penjaminan Kredit BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

Adalah Penjaminan atas kredit yang disalurkan perbankan atau kreditur dan/atau badan usahan lainnya kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Benefit :

• Membantu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam mendapatkan sumber pembiayaan baru, baik dengan skema executing Maupin channeling.
• Perbankan / Kreditur, memberikan jaminan kepastian ganti rugi atyas resiko kegagalan BPR dalam memenuhi kewajiban sesuai waktu yang telah dipersyaratkan.

Penjaminan PEMBIAYAAN SYARIAH (KAFALAH)

Adalah Penjaminan (Kafalah) atas pemenuhan kewajiban financial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan (Makfuul ‘anhu) berdasarkan Prinsip Syariah. Produk Perum Jamkrindo ini dijalankan dengan asas Kemanfaatan, selektifitas dan sangat hati-hati.

Benefit :

• Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi (UMKMK), membantu nasabah dalam mendapatkan sumber pembiayaan syariah sesuai kebutuhannya dan kelayakan usaha nasabah
• Perum Jamkrindo berlaku sebagai Penjamin / Guarantor / Kafil atas kepastian pemenuhan kewajiban nasabah sesuai waktu yang telah dipersyaratkan.

Ada beberapa Produk Kafalah dari Jamkrindo

• Kafalah Pembiayaan Umum
• Kafalah Pembiayaan Multiguna
• Kafalah Pembiayaan Mikro
• Kafalah Pembiayaan BPR Syariah
• Kafalah KUR
• Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang / Jasa
• Kafalah Kontra Bank Garansi

Semenjak disahkannya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (“Perpres 54/2010”), untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah ada dua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Perpres No. 54/2010 dan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Keppres 80/2003”) serta perubahannya. Hal ini karena dalam pasal 132 Perpres 54/2010 dinyatakan bahwa pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keppres 80/2003.

Mengenai jaminan, Keppres 80/2003 sendiri hanya mengatur bahwa surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa (lihat pasal 1 ayat [19] Keppres 80/2003). Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan merupakan hal yang wajib dicantumkan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa (lihat pasal 29 ayat [1] huruf g Keppres 80/2003), tetapi tidak mengatur apakah bentuknya harus berupa jaminan tanpa syarat (unconditional) ataukah boleh berupa jaminan bersyarat (conditional).

Sedangkan, menurut pasal 67 ayat (3) Perpres 54/2010, jaminan atas pengadaan barang/jasa harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. Artinya, menurut Perpres ini dalam pengadaan barang/jasa jaminan yang disediakan oleh penyedia barang/jasa memang harus bersifat tanpa syarat (unconditional).

Perjanjian bank garansi yang Anda sebutkan memiliki klausula “tanpa perlu pembuktian kepada BANK mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pemeliharaan pekerjaan pada pihak PENYEDIA JASA”. Ini artinya, dalam hal pencairan Bank Garansi itu, pemegang Bank Garansi (dalam hal ini Dinas PU) tidak perlu membuktikan pada Bank bahwa benar ada cacat atau kekurangan dalam pemenuhan kewajiban penyedia jasa. Jadi, Bank tidak berurusan pada benar/tidaknya klaim dari Dinas PU sebagai pemegang Bank Garansi.

Demikian yang kami ketahui, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sumber halaman:http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cae6e2f5ce47/klaim-atas-bank-garansi-pelaksanaan-tanpa-syarat-unconditional-